Sehingga jika digabungkan pengertian otonomi daerah adalah hukum atau aturan sendiri. Makalah pelaksanaan otonomi daerah berbasis kearif jurnal doc. Otonomi daerah akan mencipatakan rajaraja kecil di daerah dan memindahkan korupsi ke daerah. Meneropong efektifitas fungsional dpra, partai politik lokal, pengawasan qanun hingga korupsi di aceh latar belakang sebagai komitmen bersama atas perdamaian antara pemerintahan ri dengan gerakan aceh merdeka gam, maka dilahirkanlah undangundang no. Saat ini terdapat 20 usulan pembentukan daerah otonomi daerah atas inisiatif dprri yang belum dapat diproses moratorium sampai dengan selesainya pelaksanaan evaluasi yang menyeluruh terhadap daerah otonom. Otonomi daerah dipandang perlu dalam menghadapi perkembangan keadaan, baik dalam dan luar negeri, serta tantangan persaingan global. Output kebijakan desentralisasi dapat dilihat dari beberapa aspek antara. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan otonomi daerah di. Partisipasi dan pemberdayaan masyarakat di era otonomi daerah. Berikut ini adalah artikel jurnal tentang belajar dan pembelajaran pdf download yang merupakan kumpulan file dari berbagi sumber jurnal nasional, tentang makalah pelaksanaan otonomi daerah secara kritis dan evaluatif yang bisa bapakibu gunakan dan diunduh secara gratis dengan menekan tombol download biru dibawah ini. Perangkat daerah serta pelayanan administratif pada bagian pemerintahan, bagian otonomi daerah dan bagian perbatasan. Monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah. Otonomi dengan demikian berarti mengurus rumah tangga sendiri. Untuk itu, keberhasilan peningkatan otonomi daerah tidak terlepas dari kemampuan aparat pemerintah pusat dan sumber daya manusia sdm dalam tugasnya sebagai perumus kebijakan nasional.
Studi evaluasi impact penataan daerah otonomi baru tahun 2008 oleh. Untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan undangundang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah serta menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif clan efisien sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik maka kepala daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang meliputi lppd. Nov 12, 2012 otonomi berasal dari 2 kata yaitu, auto berarti sendiri,nomosberarti rumah tangga atau urusan pemerintahan. Buku ini memuat laporan oleh asia agenda setting adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Within the span of ten years 19992009 as many as 7 new provinces, 164 new kabupaten and 34 new kota have been created. Tulisan ini bertujuan untuk melihat bagaimana pelaksanaan otonomi daerah. Evaluasi daerah otonom hasil pemekaran edohp dilaksanakan untuk melengkapi evaluasievaluasi pemerintahan daerah yang sudah ada sebelumnya evaluasi dilakukan dengan mengukur empat faktor yaitu kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, daya saing daerah, dan tata pemerintahan yang baik, yang kemudian diturunkan dalam 14 variabelaspek dan 31. Berikut ini adalah berkas undangundang uu nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Ringkasan materi pkn kelas ix tentang otonomi daerah ppkn. Otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas dan nyata, bertanggung jawab kepada daerah secara proposional, yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan kemanfaatan sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selanjutnya disingkat eppd adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah, dan kelengkapan aspekaspek penyelengaraan pemeritahan pada daerah yang baru dibentuk.
Along that time, there are many policies has been made and implemented. Keywords evaluation gaya kepemimpinan gaya kepemimpinan transformational, transactional, authentic dan authoritarian, kinerja guru hard skills, education 4. Menurut haris, otonomi daerah merupakan 2 josef riwu kaho, 1997. Urusan wajib otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian. Evaluasi dan klarifikasi evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah provinsi yaitu rpjpd, rpjmd, apbd, perubahan apbd, pertanggungjawaban. Jun 15, 2012 ditetapkannya aturan tentang pemerintah daerah yang otonom, dalam pandangan miftah thoha 2008. Laporan hasil evaluasi daerah otonom hasil pemekaran bahasa. Peta kemampuan keuangan provinsi dalam era otonomi daerah. Pendidikan yang berkualitas hanya akan dapat diwujudkan jika tersedia guru yang berkualitas. Hanya saja pada beberapa bidang yang tetap ditangani pemerintah pusat, yaitu agama, peradilan, pertahanan, dan keamanan moneterfiscal, politik luar negri dan dalam negri serta sejumlah kewenangan bidang lain meliputi perencanaan nasional dan pengadilan pembangunan secara makro, dana.
Makalah pelaksanaan otonomi daerah secara kritis dan. Mar 15, 2016 asas dan prinsip otonomi daerah dalam sistem otonomi daerah, dikenal tiga asas yakni. Kebijakan pemerintah terhadap implementasi otonomi daerah di. Dalam otonomi daerah juga dikenal istilah desentralisasi. Kebijakan pemerintah terhadap implementasi otonomi daerah. Contoh jurnal sistem informasi manajemen berbasis komputer. Makalah pelaksanaan otonomi daerah berbasis kearif. Visi dari otonomi daerah meliputi tiga ruang lingkup, yakni politik, ekonomi dan sosial. Perubahan manajemen publik ini ditandai dengan adanya pengalihan kewenangan dan keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam jumlah yang sangat signifikan. Cukup banyak naskah yang tidak koheren, judul melenceng dari isi. Evaluasi ini bertujuan demi tercapainya keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur, serta untuk meneliti sejauh mana apbd kabupatenkota tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi danatau peraturan daerah lainnya.
Pemerintahan kabupaten buton selatan laompo, batauga, kabupaten buton sulawesi tenggara 93752 lokasi kantor bupati kabupaten buton selatan. Since the enactment of law 221999 on regional governance, there has been a massive regional proliferation phenomenon in indonesia. Pada hakikatnya otonomi daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan dprd dengan dibantu oleh perangkat daerah. Akhir tahun 2005 yang lalu, telah genap lima lahun usia implementasi otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di indonesia. Otonomi daerah dalam uu nomor 22 tahun 1999 tentang. Nov 28, 2014 prinsip otonomi daerah adalah pemerintahan daerah diberi wewenang untuk mengelola daerahnya sendiri. Ditetapkannya aturan tentang pemerintah daerah yang otonom, dalam pandangan miftah thoha 2008. Evaluasi peraturan peruuan di daerah presented by tri widodo w utomo indonesia slideshare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising. Undangundang dasar 1945 pasal 5 ayat 1, pasal 18, pasal 18a, pasal 188, pasal 20 ayat 1 dan ayat 5, pasal 21 ayat 1, pasal 26, dan pasal 28. Padahal, ide dan interpretasi baru atas otonomi daerah sangat diperlukan untuk memperkaya pengembangan otonomi daerah ke depan.
Soal evaluasi harmoni keberagaman masyarakat indonesia. Berdasarkan pasal 44 undangundang nomor 23 tahun 2014 tentang otonomi daerah, penggabungan daerah dapat dilakukan jika ada dua hal yang melatarbelakangi yakni kesepakatan daerah yang bersangkutan atau hasil evaluasi pemerintah pusat. Teori kebijakan analisis kebijakan proses kebijakan, perumusan, implementasi, evaluasi, revisi risk man 44 model ini mengumpamakan implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik implementasi kebijakan otonomi daerah download implementasi kebijakan otonomi. Doc makalah pelaksanaan otonomi daerah septian raha. Keberhasilan otonomi daerah tidak lepas dari kemampuan dalam bidang keuangan yang merupakan salah satu indikator penting dalam menghadapi otonomi daerah. Pemekaran wilayah di provinsi bengkulu evaluasi aspek. Otonomi daerah dan demokratisasi universitas indonesia. Asas otonomi adalah prinsip dasar p enyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah.
Tim kajian direktorat otonomi daerah, bappenas abstrak desentralisasi dan otonomi daerah adalah perubahan besar bigbang bagi indonesia. Implementation, management, based, school inovasi, kepemimpinan, kreatif, dan mutu pendidikan kepemimpinan. Evaluasi dan penilaian kinerja penyelenggaraan otonomi daerah di wilayah kalimantan baban sobandi dan said fadhil. Kasus tiga kabupaten di sulawesi utara dan gorontalo temuan, pandangan dan interpretasi dalam laporan ini digali oleh masingmasing individu dan tidak berhubungan atau mewakili lembaga penelitian smeru maupun lembagalembaga yang mendanai kegiatan dan pelaporan smeru. Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang selanjutnya disingkat eppd adalah evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah2019, no.
Otonomi daerah tersusun dari dua kata yaitu otonomi dan daerah. Badan litbang depdagri ri dan fisipol ugm, 1991, pengukuran kemampuan keuangan daerah tingkat ii dalam rangka otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, jakarta. Indonesia telah mengalami lompatan tajam dari sentralisasi menjadi desentralisasi, seiring diberlakukannya uu no. Moratorium pemekaran diberlakukan sampai dengan pelaksanaan evaluasi yang menyeluruh terhadap 205 daerah otonom baru diselesaikan. Pdf on oct 1, 2015, natal kristiono and others published diktat otonomi daerah find, read and cite all the research you need on researchgate. Bahan lppd akhir tahun anggaran 2017 biro pemerintahan setda provinsi banten 5 n0. Struktur organisasi pemerintahan daerah 174 175 200 216 bab vii rekonstruksi birokrasi indonesia a. Laporan hasil evaluasi daerah otonom hasil pemekaran. Banyak naskah yang tidak sesuai konteks daerahnya masingmasing dan berbicara umum. If you continue browsing the site, you agree to the use of cookies on this website. K e l o m p o k 4 atas dasar pencapaian tujuan dan asas, prinsipprinsip yang dijadikan pedoman dalam pemberian otonomi daerah adalah sebagai berikut penjelasan uu no. Sudarsono hardjosoekarto, ma adalah mantan dirjen otonomi daerah departemen dalam negeri republik indonesia dalam kesempatan yang baik ini saya ingin mengajak saudarasaudara melakukan evaluasi kritis atas pelaksanaan otonomi daerah di indonesia termasuk tentang hubungan pusat dan daerah. Nov 10, 2015 otonomi daerah merupakan rangkaian upaya program pembangunan daerah dalam tercapainya tujuan pembangunan nasional.
Jan 17, 2018 teori kebijakan analisis kebijakan proses kebijakan, perumusan, implementasi, evaluasi, revisi risk man 44 model ini mengumpamakan implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik implementasi kebijakan otonomi daerah download implementasi kebijakan otonomi. Otonomi daerah dan pemekaran wilayah telah memberikan angin segar bagi daerah. Apr 17, 2011 menurut gamawan, penggambungan daerah pemekaran yang dinilai gagal memang dimungkinkan oleh uu 322004 tentang pemerintahan daerah. Ppt isu dan kebijakan otonomi daerah steven laando. Manajemen guru era otonomi daerah faishal haq journal. Pendahuluan undangundang sistem pendidikan nasional nomor 2 tahun 1989 menetapkan bahwa segala kegiatan pendidikan di indonesia dilaksanakan dalam suatu sistem yang mengupayakan secara maksimal tercapainya tujuan. Mewujudkan penciptaan lapangan kerja dan pendapatan.
Otonomi daerah merupakan kemandirian suatu daerah dalam hal keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri. Daerah otonomi diharapkan mampu atau mandiri di dalam membiayai kegiatan pemerintah daerahnya dengan tingkat ketergantungan keuangan kepada pemerintah pusat mempunyai proporsi yang lebih kecil. Peraturan daerah yang selanjutnya disebut perda adalah. Outos berarti sendiri, sedangkan nomosartinya hukuman atau aturan. Untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan undangundang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah serta menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif clan efisien sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik maka kepala daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan. Nomor 5 tahun 1975 tentang pokokpokok pemerintahan daerah hingga undangundang nomor 23 tahun.
Dalam pp ini adalah pasal 5 ayat 2 uud 1945 dan uu nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Download pendidikan kewarganegaraan pdf ppkn untuk. Uu nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah soal. Uu nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundangundangan pasal 14. Regional autonomy has been held more or less in ten years. Direktorat jenderal otonomi daerah kementerian dalam negeri decentralization support facility 67992 public disclosure authorized public disclosure authorized public disclosure authorized public disclosure authorized. Pemberdayaan masyarakat hukum adat dalam pengusahaan hutan di kabupaten manokwari. Evaluasi lima tahun desentralisasi fiskal di indonesia. Laporan hasil evaluasi daerah otonom hasil pemekaran bahasa indonesian abstract. Laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Center for international forestry research, bogor, indonesia. Hubungan antara pusat dan daerah menurut uud 1945, sinar harapan jan 1994. Tinjauan atas kinerja pad dan upaya yang dilakukan daerah.
Klausul penggabungan daerah disebutkan dalam pasal 6 uu 322004 yang berbunyi, ayat 1 daerah dapat dihapus dan digabung dengan daerah lain apabila daerah yang bersangkutan tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah. Laporan evaluasi penyelenggaran otonomi daerah periode 19992003, lembaga administrasi negara lan. Abstract the autocratic regime under suharto administration 19661998 is widely believed to be the main source of regional disparity incidence. Uu nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah arsip. Laporan hasil evaluasi daerah otonom hasil pemekaran edohp 2011. Ketetapan majelis permusyawaratan rakyat republik indonesia nomor xvmpr1998 tentang penyefenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta. Studi evaluasi penataan daerah otonom baru tahun 2008. Dalam implementasinya, dana otsus yang disediakan pemerintah daerah untuk dikelola oleh dinas terkait, tidak sesuai dengan kebutuhan dan masih kurang. Penyelenggaraan pemerintahan daerah niscaya akan berhasil bilamana pemerintah daerah mampu untuk menerapkan konsistensi dan keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran. Untuk melaksanakan ketentuan pasal 74 uu nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, perlu menetapkan pp tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Prospek otonomi daerah di negara republik indonesia.
Download daerah pemekaran yang berhasil, sisanya 78 persen gagal. Otonomi daerah dalam konteks nkri ppkn untuk semua. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan republik indonesia. Evaluasi daerah otonom hasil pemekaran edohp 2011 disusun oleh. Makalah ini akan menguraikan prestasi ekonomi yang dicapai provinsi. Nov 06, 2014 bab 2 pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan uu no. Otonomi daerah dan dernokratismsi iwan gardono sujatmiko surat kabar,majalaii kom pas hari senin tanggal 3 bulan april tahun 2006 halaman 6 kolorn 37 irengkasan. For example, there are some areas that have been success areas. Rekonstruksi birokrasi pemerintahan daerah pdf free download. Dalam bahasa yunani otonomi, berasal dari kata outos dan nomos. Prinsip otonomi daerah pada uu nomor 22 tahun 1999 selain nyata dan bertanggung jawab juga dilengkapi dengan memberikan kewenangan yang luas bagi daerah, bahkan hal terse but diletakkan pada urutan pertama pertanda merupakan prioritas utama dalam prinsip otonomi daerah dalam uu nomjr 22 tahun 1999. Menurut gamawan, penggambungan daerah pemekaran yang dinilai gagal memang dimungkinkan oleh uu 322004 tentang pemerintahan daerah. Dalam pp ini adalah pasal 5 ayat 2 uud 1945 dan uu nomor 23. Makalah apbd anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Dengan mendampingkan kata ekonomi dengan kata daerah,maka istilah mengurus rumah tangga sendiri mengandung makna memperoleh kekuasaan dari pusat dan mengatur atau menyelenggarakan rumah tangga pemerintahan daerah sendiri. Instrumen eds evaluasi diri sekolah sd download format microsoft word. Apr 14, 2011 saat ini terdapat 20 usulan pembentukan daerah otonomi daerah atas inisiatif dprri yang belum dapat diproses moratorium sampai dengan selesainya pelaksanaan evaluasi yang menyeluruh terhadap daerah otonom. Gunawan sumodiningrat pendahuluan pujian dari world bank yang menjuluki bangsa indonesia sebagai newly industrializing economy dan miracle economy country seakan pudar begitu saja, setelah kita pada tahun 1997 lalu dihantam badai krisis moneter. Kebijakan pemerintah terhadap implementasi otonomi daerah di provinsi kalimantan timur. Direktorat jenderal otonomi daerah kementerian dalam negeri decentralization support facility 67992 public disclosure authorized public disclosure authorized public disclosure authorized public.
294 3 838 1349 1258 1084 1144 377 893 128 712 1037 1178 1315 70 555 1054 430 1041 687 879 458 320 1041 442 676 157 927 763 754 678 262 452 1372 1291 1307 1393